-
persetujuan lingkungan
Jumlah persetujuan lingkungan -
Perorangan warga negara Indonesia badan hukum Indonesia berbentuk PT BUMN BUM...
Jumlah Perorangan warga negara Indonesia badan hukum Indonesia berbentuk PT BUMN BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb; -
Perjanjian konsesi pengusahaan
Jumlah Perjanjian konsesi pengusahaan -
Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Jumlah Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri -
Peraturan BupatiWalikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ KabKota
Jumlah Peraturan BupatiWalikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ KabKota -
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor -
Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan
Jumlah Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan -
Penetapan Tipe dan Kelas Terminal
Jumlah Penetapan Tipe dan Kelas Terminal -
Pemilihan jenis tipe kapasitas jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai k...
Jumlah Pemilihan jenis tipe kapasitas jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan -
Pemeliharaan Fasilitas
Jumlah Pemeliharaan Fasilitas -
Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
Jumlah Pelayanan Jasa Kebandarudaraan -
Pelabuhan Sungai dan Danau
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau -
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor -
Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau
Jumlah Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau -
Marka Jalan-1
Jumlah Marka Jalan-1 -
Marka Jalan
Jumlah Marka Jalan -
Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Jumlah Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara -
Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)
Jumlah Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) -
Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jal...
Jumlah Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api -
Laporan Rencana Induk Perkeretaapian
Jumlah Laporan Rencana Induk Perkeretaapian
